Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah mengkaji aspek hukum dan perjanjian terkait proyek Terminal Terpadu Margonda yang saat ini terbengkalai. Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa Pemkot tidak dalam posisi memperpanjang atau memutuskan kontrak proyek secara sepihak, melainkan mencari solusi terbaik agar proyek tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Kemarin saya sudah meminta Pak Wakil untuk mengevaluasi aspek hukumnya, perjanjian, dan lainnya. Prinsipnya bagi kami, yang paling penting adalah menghadirkan terminal tipe C yang memang sudah lama dibutuhkan dan mangkrak bertahun-tahun,” ujar Supian Suri kepada berita.depok.go.id, Senin (10/03/25).
Menurutnya, langkah eksekusi proyek Terminal Terpadu Margonda masih dalam pembahasan, termasuk apakah hukum masih memungkinkan kerja sama dengan pihak Metro Starter, menggandeng mitra baru, atau justru mengakhiri perjanjian yang ada.
Pemkot Depok juga akan mempertimbangkan masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD Kota Depok sebelum mengambil keputusan final.
“Urgensi utama bagi kami bukan soal siapa yang mengerjakan, tetapi bagaimana terminal tipe C di Jalan Margonda ini bisa segera terwujud. Jika terminal ini rampung dan rapi, masyarakat Depok akan lebih nyaman menggunakan Transjakarta, LRT, atau kereta tanpa harus berhadapan dengan kondisi yang semrawut seperti saat ini,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan apakah terminal ini akan mengusung konsep awal yang mencakup pusat perbelanjaan, Supian Suri menegaskan bahwa prioritas utama adalah terminal.
“Saya tidak berbicara soal pusat perbelanjaan, yang utama bagi saya adalah terminal. Terminal tipe C harus ada sebagai pendukung terminal tipe A di Jatijajar, sehingga bisa menjadi titik kumpul bagi angkutan kota dan bus yang sudah beroperasi dalam satu koridor,” tegasnya.
Sumber : https://berita.depok.go.id/nasib-proyek-terminal-terpadu-margonda-pemkot-depok-kaji-aspek-hukum-dan-perjanjian
